Dokumen Wajib

URL: /aisakip/wajib Posisi pipeline: referensi master untuk Layer 0 (Pemeriksaan Kelengkapan). Bukan tahap pelaksanaan — ini sumber kebenaran tentang dokumen apa saja yang harus dimiliki tiap scope.

Sumber: matriks "Kebutuhan Data SAKIP AI" (sheet FINAL, hasil FGD UI-CSGAR) untuk siklus evaluasi 2026. Matriks ini memetakan 25 jenis kebutuhan data ke tiga level — K/L, Pemda induk (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan OPD/Perangkat Daerah — beserta tahun/status yang dituntut. Menggantikan daftar warisan Surat KemenPANRB B/103/AA.99/2025 yang sebelumnya dipakai sebagai dasar awal (Lebah #5373).

Untuk Siapa Halaman Ini

• Operator/admin instansi yang ingin tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan.
• Asesor yang ingin verifikasi: dokumen wajib mana yang relevan untuk evaluasi yang sedang dilakukan.

Apa Fungsi Halaman Ini

Menampilkan daftar lengkap dokumen wajib SAKIP beserta:

• Untuk scope mana berlaku (Induk Pemda / Unit OPD / Induk K/L / Unit Ditjen).
• Periode dokumen yang dituntut (tahun mana, status mana).
• Kode formal yang dipakai sistem audit kelengkapan.

Halaman ini read-only — daftar disusun mengikuti regulasi resmi, tidak diubah operator/asesor instansi.

Cara Membaca Kolom Tahun → Status

Matriks sumber memakai satu kolom Tahun. Sistem menerjemahkannya jadi pasangan (tahun, status):

Dokumen yang muncul untuk dua tahun di matriks (Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja) dituntut dua kali — satu per tahun.

Ketentuan Teknis Umum

A. Level Pemda — Dokumen Induk (23 dokumen)

Berlaku untuk Pemprov, Pemkab, Pemkot. Diunggah sekali per Pemda.

Catatan SOTK (#15): dipakai sebagai master data untuk auto-generate registry OPD (daftar OPD + singkatan) di suatu Pemda — Perda/Perkada yang berlaku.

Catatan: RPD sebagai Pengganti RPJMD

Untuk daerah yang periode kepala daerahnya berakhir sebelum RPJMD baru ditetapkan, dokumen pengganti RPJMD disebut RPD (Rencana Pembangunan Daerah) — umumnya berlaku 2-3 tahun. Dasar hukum: PermenDagri 90/2019.

Contoh: Kota Palembang punya "RPD 2024–2026" (transisi) dan "RPJMD 2025–2029 Final". Perlakuan: RPD setara PEMDA_RPJMD_2026_MUTAKHIR dalam checklist, tapi nama file pakai rpd (bukan rpjmd) supaya traceable.

B. Level Pemda — Perangkat Daerah (OPD): 21 Dokumen per Unit

Berlaku untuk setiap OPD/Perangkat Daerah yang mengampu salah satu urusan piloting.

11 Urusan Piloting

1. Perencanaan
2. Sosial
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Penanaman Modal
6. Pertanian
7. Perikanan
8. Usaha Mikro
9. Perindustrian
10. Ketenagakerjaan
11. Koperasi

Daftar Dokumen per OPD

Catatan SKP (#20): bersifat sampel — tidak wajib lengkap seluruh pegawai, cukup contoh representatif.

Total per Pemda: 23 induk + 21 × 11 urusan = hingga 254 dokumen wajib (jika tiap urusan dipegang OPD terpisah). Bila ada OPD yang mengampu beberapa urusan ("OPD campur"), dokumen cukup diunggah sekali dengan tag urusan ganda.

C. Level Pusat (K/L) — Dokumen Induk (22 dokumen)

Catatan: SOTK K/L mengacu pada Permen SOTK kementerian masing-masing — contoh: Permendagri 9/2025 untuk Kemendagri, Permen PANRB untuk KemenPANRB, dst. Di level K/L, RPJPD/RPJMD Pemda diganti oleh Renstra K/L (RPJP/RPJMN nasional, di luar checklist instansi).

D. Level Pusat — Unit Kerja (Ditjen / Direktorat / Biro / Setjen / Itjen / Badan)

Checklist 21 dokumen per unit K/L identik dengan checklist OPD Pemda (lihat bagian B). Hanya induk-nya yang berbeda (K/L vs Pemda).

Jenis unit K/L yang dikenali sistem: ditjen, direktorat, biro, setjen, itjen, badan, pusat_unit.

Arti Status Dokumen

Catatan untuk Instansi

1. Tanggung jawab mengunggah dokumen ada pada instansi yang dievaluasi, bukan asesor.
2. Saat unggah, operator instansi wajib lengkapi metadata: jenis, tahun, status.
3. Jika satu OPD mengampu beberapa urusan ("OPD campur"), dokumen cukup diunggah sekali dengan tag urusan ganda.
4. Sejumlah jenis dokumen baru (Manual IKU, Pedoman/SOP, Croscutting, Notulensi Dialog Kinerja, Laporan Pemanfaatan TI, dll) belum tentu terpetakan ke kriteria LKE/Min Req tertentu — tetap diunggah sebagai bagian kelengkapan dan bukti pendukung.

Sumber Resmi

• Matriks "Kebutuhan Data SAKIP AI" (sheet FINAL, FGD UI-CSGAR) — siklus evaluasi 2026.
• Dasar awal sebelumnya: Surat KemenPANRB B/103/AA.99/2025 tanggal 4 September 2025 (Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan).
• Pelacakan perubahan: Lebah #5373.